DEWAN PIMPINAN PUSAT
MASYARAKAT PENCINTA PRODUK INDONESIA
Terdaftar organisasi Nasional : Surat Dirjend Kesbangpol Mendagri No.01-00-00/0027/D.III.4/I/2012
Sekretariat I Jalan Padang-Painan Km 21 Padang. Sekretariat II Komplek Singgalang Blok B3No.5 Lubuk Minturun Padang Cp.0811669125 Telp 0751 -7994905
PAKAILAH PRODUK DALAM NEGERI PRODUK INDONESIA
AD/ART] [PROGRAM KERJA] [TUJUAN] [PENGURUS] [TOKOH NASIONAL] [KEGIATAN] [LAIN LAIN]

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Kami bersedia menghapusnya kembali
Apabila milik atau karia ibu/bapak/sdr keberatan di pajang disini
diingini, kami bersedia memajang milik atau karia ibu/bapak/sdr
(Pemajangan disini tidak memungut bayaran)


ANGGARAN DASAR
MASYARAKAT PECINTA PRODUK INDONESIA
Mukadimah

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Bahwa Pembangunan Yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan upaya dalam rangka mengisi cita cita proklamasi 17 agustus 1945
Tujuan pembanguan tersebut adalah untuk mewujudkanm masyarakat adil, makmur dan sejahtera lahir batnin dalam wilayah NKRI yagn berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
Dalam rangka membela negara bukan harus pergi ke Medan perang tetapi bagaimana kita mampu bekerja menyukseskan pembangunan dan menjaganya secara berkesinambungan. Suksesnya tersebut tidak terlepas dari kecintaan bangsa terhadap produk produk Indonesia dalam arti yang seluas luasnya agar peluang kerja yang tersedia semakin lama semakin besar, dan pengangguran bisa di atasi.
Cinta terhadap bangsa Indonesia dituangkan dalam bentuk cinta terhadap buatan Indonesia yang seluas luasnya dan diaplikasikan dalam bentuk sumbangan tenaga, pikiran, materil dan moril, Agar bangsa Indonesia betul betul dapat menikmati buah dari 17 agustus 1945 dan sekaligus masyarakat dapat memerankan dirinya dalam pembangunan tersebut
Selanjutnya, untuk pembangunan Indonesia yang tertib, tanguh berdaya guna dan berhasil guna sehingga mampu memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi peningkatan kesejahteraan Bangsa Indonesia maka segala hal yang menyangkut tata laksana organisasi dan lain lain ditetapkan dalam ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT PECINTA PRODUK INDONESIA sebagai berikut:

BAB I
KATENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan
1. Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI adalah organisasi masyarakat yang merupakan wadah bangsa yang ingin menciptakan, menumbuhkan, mengembangkan, mempromosikan, memasarkan, mendukung, mempertahankan, memajukan produk produk Indonesia dalam artian yang seluas luasnya.
2. Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI adalah asosiasi Tingkat nasional, provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan kelurahan/desa.
3. Yang dimaksud dengan Produk Indonesia adalah Produk Produk yang dibuat di Indonesia dan menggunakan minimal 50 % Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia.

BAB II
NAMA , TEMPAT DAN WAKTU
Pasal 2

Organisasi ini bernama Masyarakat Pencinta Produk Indonesia disingkat MPPI yang didirikan oleh Saudara Yulisman.SH dan di angkat Sekretaris dan Bendahara Pendiri, tanggal 28-03 - 2008 di Sumatera Barat.
Pasal 3
Masyarakat Pencinta Produk Indonesia disingkat MPPI disyahkan namanya pada tanggal 28-03-2008 di Padang (Sumatera Barat).
Pasal 4
1. Perangkat organisasi Masyarakat Pencinta Produk Indonesia disingkat MPPI pada tingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP, yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan atau Ibukota Provinsi di Indonesia. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi yang disingkat DPD yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota disebut DPC yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Pimpinan Anak Cabang yang disingkat PAC yang berkedudukan di Ibukota kecamatan, dan Pimpinan Anak Ranting yang disingkat PAR berkedudukan di Nagari/Desa/Kelurahan.
2. Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI mempunyai Departemen Departemen dan Lembaga lembaga yang Perangkatnya organisasi tingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP, yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan atau Ibukota Provinsi di Indonesia. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi yang disingkat DPW yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota disebut DPD yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Cabang yang disingkat DPC yang berkedudukan di Ibukota kecamatan, dan Dewan Pimpinan Anak Cabang yang disingkat DPAC berkedudukan di Nagari/Desa/Kelurahan.
3. Masing masing Departemen dan Lembaga berinduk pada Departemen di atasnya dan Masyarakat Pencinta Produk Indonesia disingkat MPPI ditingkatnya.
4. Departemen Departemen dibentuk berdasarkan kebutuhan.
5. Departemen Departemen diharapkan akan berubah menjadi sebuah organisasi yang mandiri dan berinduk pada Masyarakat Pencinta Produk Indonesia disingkat MPPI dengan pimpinan kolektif
BAB III
AZAS TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 5

Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI berazaskan Pansasila
Pasal 6
1. Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI bertujuan menghimpun, mempersatukan, meningkatkan , dan membina persatuan Bangsa Indonesia dalam rangka Membela Negara agar lebih berdaya dan berhasil guna bagi kesejahteran dan kehidupan diabdikan bagi kecintaan Bangsa terhadap Produk Produk Indonesia
2. Berupaya melaksanakan dan menyukseskan pembangunan, pembinaan dan penelitian wawasan Produk terkait, baik pemerintah maupun swasta.
3. Bertindak mewakili para anggota dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan bangsa.
Pasal 7
Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI berfungsi sebagai wadah Masyarakat Yang Mencintai Produk Indonesia agar Produk Indonesia tumbuh, berkembang dan maju sehingga sehingga semakin lama semakin membutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang pada akhirnya mampu mengatasi pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dalam rangka menuju bangsa yang adil, makmur, sejahtera.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENDIRI
Pasal 8
1. Menunjuk pengurus untuk mengisi formasi sebelum adanya musyawarah yang setingkat untuk itu
2. Menyelesaikan konflik apabila terjadi antar pengurus
3. Menyiapkan segala sesuatu dalam rangka meneruskan hak dan kewajiban pendiri (br> 4. Memberikan keputusan mutlak apabila terjadi pengambilan keputusan yang berlarut larut dan tidak kunjung selesai setelah diambil jalan menurut aturan aturan organisasi.
5. Membentuk lembaga lembaga baru yang berhubungan dengan Produk Produk Indonesia
BAB V
TUGAS DAN USAHA
Pasal 9

1. Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI secara aktif membantu menggalakkan dan melaksanakan pembangunan secara teratur, tertib, dan berkesinambungan.
2. Memupuk dan meningkatkan semangat serta kesadaran nasional sebagai warga Negara Republik Indonesia serta memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap Produk Produk Indonesia.
3. Bekerja keras dalam rangka melahirkan, menumbuhkan, mengembangkan, memajukan Produk Indonesia 4. Berusaha menciptakan lapangan usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi bangsa Indonesia dengan harapan pengangguran dapat teratasi
5. Menciptakan kerjasama dengan pemerintah maupun komponen usaha lainnya demi terciptanya lapangan kerja yang layak dan merata bagi bangsa Indonesia.
6. berusaha meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota dan bangsa.
BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 10

Keanggotaan terdiri dari Masyarakat Pecinta Produk Indonesia yang terdaftar syah dan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu :
1. Anggota Biasa.
2. Anggota Kehormatan.
BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN HILANGNYA KEANGGOTAAN
Pasal 11

1. Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih, dan dipilih sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat, Daerah , dan Cabang
2. Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara.
3. Anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan Rapat Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI.
Pasal 12
1. Seseorang kehilangan keanggotaanya, jika yang bersangkutan :
1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Organisasi.
4. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan organisasi.
2. Anggota yang dalam proses diberhentikan mempunyai hak untuk membela diri.
BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 13

1. Organisasi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Kecamatan(DPK) dan Dewan Pimpinan Nagari/Desa/Kelurahan (DPN/DPDes/DPKel) serta Dewan Komisariat Jorong/RW ( DKJ/DKR) atau sebutan lain sesuai dengan kondisi daerah
2. Struktur Organisasi DPP terdiri dari :
o Seorang Ketua Umum
o Seorang Sekretaris Jendral
o Seorang Bendahara
o Ketua Ketua Lembaga lembaga, yang mempunyai sekretaris dan Bendahara masing masing.
3. Apabila keadaan tidak memungkinkan maka pengurus dibolehkan terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan minimal 3 orang anggota
4. Susunan Pengurus pada pasal 12 ayat 2 tersebut dapat ditambah dan dkurangi sesuai denga kebutuhan.
5. Susunan Pengurus lain akan disusun kemudian berdasarkan perkembangan organisasi.
6. Dewan pendiri secara otomotis menjadi pengurus di DPP, DPD dan lembaga lembaga sepanjang formasi tersebut belum terisi.
Pasal 14
1. Struktur Organisasi DPD terdiri dari :
2. Seorang Ketua
3. Seorang Sekretaris
4. Seorang Bendahara
5. Ketua Ketua Lembaga lembaga, yang mempunyai sekretaris dan Bendahara masing masing.
3. Apabila keadaan tidak memungkinkan maka pengurus dibolehkan terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan minimal 3 orang anggota
4. Susunan Pengurus pada pasal 12 ayat 2 tersebut dapat ditambah dan dkurangi sesuai denga kebutuhan.
5. Susunan Pengurus lain akan disusun kemudian berdasarkan perkembangan organisasi.
6. Dewan pendiri secara otomotis menjadi pengurus di DPP, DPD dan lembaga lembaga sepanjang formasi tersebut belum terisi.
7. Pasal 14
Struktur Organisasi DPC terdiri dari :
1. Seorang Ketua
2. Seorang Sekretaris
3. Seorang Bendahara
4. Ketua Ketua Lembaga lembaga, yang mempunyai sekretaris dan Bendahara masing masing.
8. Apabila keadaan tidak memungkinkan maka pengurus dibolehkan terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan minimal 3 orang anggota
9. Susunan Pengurus pada pasal 12 ayat 2 tersebut dapat ditambah dan dkurangi sesuai denga kebutuhan.
10. Susunan Pengurus lain akan disusun kemudian berdasarkan perkembangan organisasi.
11. Dewan pendiri secara otomotis menjadi pengurus di DPP, DPD dan lembaga lembaga sepanjang formasi tersebut belum terisi.
Pasal 15
12. 13. Struktur Organisasi DPK terdiri dari :
1. Seorang Ketua
2. Seorang Sekretaris
3. Seorang Bendahara
Ketua Ketua Lembaga lembaga, Pasal 14
4. .
14. Apabila keadaan tidak memungkinkan maka pengurus dibolehkan terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan minimal 3 orang anggota
15. Susunan Pengurus pada pasal 12 ayat 2 tersebut dapat ditambah dan dkurangi sesuai denga kebutuhan.
16. Susunan Pengurus lain akan disusun kemudian berdasarkan perkembangan organisasi.
17. Dewan pendiri secara otomotis menjadi pengurus di DPP, DPD dan lembaga lembaga sepanjang formasi tersebut belum terisi.
18. Struktur Organisasi DPP terdiri dari :
1. Seorang Ketua Umum
2. Seorang Sekretaris Jendral
3. Seorang Bendahara
4. Ketua Ketua Lembaga lembaga, yang mempunyai sekretaris dan Bendahara masing masing.
19. Apabila keadaan tidak memungkinkan maka pengurus dibolehkan terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan minimal 3 orang anggota
20. Susunan Pengurus pada pasal 12 ayat 2 tersebut dapat ditambah dan dkurangi sesuai denga kebutuhan.
21. Susunan Pengurus lain akan disusun kemudian berdasarkan perkembangan organisasi.
22. Dewan pendiri secara otomotis menjadi pengurus di DPP, DPD dan lembaga lembaga sepanjang formasi tersebut belum terisi.
BAB IX
PERSYARATAN DAN MASA JABATAN DEWAN PIMPINAN
Pasal 14

1. Persyaratan bagi anggota Dewan Pimpinan adalah Warga Negara republik Indonesia,dipilih dari anggota biasa.
2. Masa Jabatan Dewan Pimpinan adalah 5 (lima ) tahun dan maksimal dua kali kepengurusan periode berturut-turut
BAB X
PELINDUNG, TOKOH, DEWAN PERTIMBANGAN, DEWAN PENASEHAT, DEWAN PEMBINA MPPI
Pasal 14

1. Masyarakat Pencinta Produk Indonesia mempunyai yang disingkat MPPI mempunyai Pelindung, Tokoh Nasional/Daerah, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Dewan Pembina lembaga yang akan membantu MPPI dalam mencapai tujuannya.
2. Dewan Pelindung di tingkat nasional adalah presiden atau menteri yang membidangi : melahirkan, menumbuhkan, mengembangkan, memanjukan Produk Indonesia, Di Propinsi adalah Gubernur, Dikota/kabupaten adalah walikota/Bupati, di Kecamatan adalah camat, Di Nagari/Desa/kelurahan adalah Walinagari/Kepala desa/Lurah dan di Jorong/RW adalah walijorong/ketua RW
3. Tokoh Nasional/Daerah adalah individu/lembaga/ yang telah berjasa melahirkan, menumbuhkan, mengembangkan, memajukan Produk Indonesia atau dengan kemampuan/kewenangan individu/lembaga dianggap mampu oleh organisasi melahirkan, menumbuhkan, mengembangkan, memajukan Produk Indonesia
4. Dewan Pertimbangan adalah Dewan ditunjuk dalam rangka memberikan pertimbangan arah kebijakan organisasi
5. Dewan Penasehat adalah Dewan ditunjuk dalam rangka memberikan arahan kebijakan organisasi
6. Dewan Pembina adalah Dewan ditunjuk dalam rangka memberikan pembinaan arah kebijakan organisasi
7. Hal hal yang belum di atur akan di atur kemudian dalam rapat rapat yang diadakan untuk itu
BAB X
LEMBAGA LEMBAGA
Pasal 15

8. Masyarakat Pecinta Produk Indonesia mempunyai lembaga lembaga yang akan membantu MPPI untuk mencapai tujuannya yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera terlepas dari penganguran dan tindak pidana dalam arti yang seluas luasnya
9. Lembaga lembaga tersebut adalah sebagai berikut :
- LEMBAGA PERLINDUNGAN PRODUK INDONESIA
- LEMBAGA INVESTASI PRODUK INDONESIA
- LEMBAGA SUMBER DAYA MANUSIA PRODUK INDONESIA
- LEMBAGA TENAGA KERJA PRODUK INDONESIA
- LEMBAGA INDUSTRILISASI PRODUK INDONESIA
- LEMBAGA JASA PRODUK INDONESIA
- LEMBAGA PUBLIKASI PRODUK INDONESIA
- LEMBAGA KONSUMEN PRODUK INDONESIA
- GERAKAN MASASISWA DAN PELAJAR CINTA PRODUK INDONESIA
-GERAKAN WANITA PENCINTA PRODUK INDONESIA
-BARISAN MUDA PENCINTA PRODUK INDONESIA
10. Lembaga lembaga tersebut mempunyai Ketua sekretaris bendahara dan anggota atau pengurus pengurus untuk itu yang dipilih oleh anggota lembaga tersebut atau di atur oleh pendiri atau rapat untuk itu kalau keadaan tidak memungkinkan
11. Lembaga lembaga tersebut akan di tambah sesuai kebutuhan demi majunya Produk Indonesia oleh pendiri atau rapat untuk itu.
BAB XI
MAKSUD, TUGAS DAN FUNGSI MASING MASING LEMBAGA
Pasal 16
1. LEMBAGA PERLINDUNGAN PRODUK INDONESIA adalah kumpulan kelompok masyarakat yang mau dan bekerja keras yang bertugas untuk melindungi produk produk Indonesia secara hukum dari pembajakan, pemalsuan, dan dari seluruh tindak pidana dan berusaha untuk mematenkannya dalam arti yang seluas luasnya.
2. LEMBAGA INVESTASI PRODUK INDONESIA adalah kelompok masyarakat pemilik bermodal yang mau dan tulus membangun atau membantu Produk Indonesia dalam bentuk modal yang bertugas untuk memberikan modal atau menambah modal Produk Indonesia dalam arti yang seluas luasnya
3. LEMBAGA SUMBER DAYA MANUSIA PRODUK INDONESIA adalah kelompok masyarakat yang penuh ide dan cerdas yang mampu membantu Pembangunan Produk Indonesia dan berusaha untuk membanagun atau meningkatkan kwalitas Produk Indonesia.
4. LEMBAGA TENAGA KERJA PRODUK INDONESIA adalah kelompok masyarakat yang mau dan mampu menjadi tenaga tenaga kerja dalam kelangsungan hidup Produk Produk Indonesia
5. LEMBAGA INDUSTRILISASI PRODUK INDONESIA adalah kelompok masyarakat industri atau yang memberikan arahan terhadap perkembangan industri di Indonesia sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam.
6. LEMBAGA JASA PRODUK INDONESIA adalah kelompok masyarakat yang bergerak dibidang Produk yang berbentuk jasa
7. LEMBAGA PUBLIKASI PRODUK INDONESIA adalah kelompok masyarakat yang berusaha untuk mempublikasikan Produk Indonesia ke tengah tengah masyarakat agar masyarakat semakin mencintai Produk Indonesia
8. LEMBAGA KONSUMEN PRODUK INDONESIA adalah kelompok kelompok masyarakat yang akan atau telah menjadi Konsumen Produk Indonesia dan mau berusaha untuk memberikan arahan terhadap masyarakat lainnya untuk memakai Produk Indonesia agar Produk Indonesia dicintai oleh bangsa Indonesia
9. GERAKAN MAHASISWA DAN PELAJAR PENCINTA PRODUK INDONESIA adalah kelompok kelompok mahasiswa yang mau berjuang dan berusaha untuk menumbuhkan, mengembangkan, memajukan produk produk Indonesia.
10. GERAKAN WANITA PECINTA PRODUK INDONESIA adalah kelompok kelompok wanita yang mau berjuang dan berusaha untuk menumbuhkan, mengembangkan, memajukan produk produk Indonesia.
11. BARISAN MUDA PENCINTA PRODUK INDONESIA adalaj kelompok kelompok Pemuda/i yang mau berjuang untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan memajukan produk produk Indonesia
PELINDUNG , PEMBINA, DEWAN PENASEHAT, DAN DEWAN PERTIMBANGAN
Pasal 16

Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI mempunyai Pelindung, Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pertimbangan sesuai dengan tingkat kepemimipinan masing-masing.
BAB XII
DEWAN PERTIMBANGAN MPPI
Pasal 17

Dewan Pertimbangan adalah anggota Masyarakat Pencinta Produk Indonesia disingkat MPPI yang diberi tugas memberikan pertimbangan kepada pengurus Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatan yang diperlukan atau tidak, yang ditetapkan melalui musyawarah sesuai dengan tingkatannya.
BAB XIII
MUSYAWARAH, SIDANG DAN RAPAT
Pasal 18
MUSYAWARAH

1. Musyawarah Tingkat Tertinggi diadakan sekali dalam 4 (empat ) tahun selanjutnya disebut Musyawarah Nasional.
2. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban melaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu dapat dilaksanakan apabila perlu.
3. Peserta Musyawarah Nasional adalah :
1. Dewan Pimpinan Pusat
2. Dewan Pimpinan /Daerah/Cabang
3. Anggota Biasa
4. Anggota Kehormatan
5. Pihak lain yang dianggap perlu dan diundang
Pasal 19
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan apabila dianggap perlu atas permintaan dan rekomendasi 2/3 dari Dewan Pimpinan Daerah.
Pasal 20
WEWENANG DAN HAK MUNAS

1. Menetapkan Garis-Garis Besar dan Kebijaksanaan Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI
2. Menyusun Program Kerja dan membahas masalah lainnya yang erat hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI Menyusun dan menetapkan perangkat organisasi
3. Menyusun dan menetapkan Anggaran dan Belanja Organisasi
4. Mencabut dan membatalkan sesuatu keputusan yang dianggap tidak sesuai lagi, kemudian membuat ketetapan dan keputusan yang baru.
5. Membahas laporan dan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
6. Memilih dan menyusun Dewan Pimpinan Pusat yang baru.
7. Menyempurnakan AD dan ART MPPI.
BAB XIV
KOVENSI
Pasal 21

1. Konvensi dapat diadakan oleh Dewan Pimpinan Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI sesuai dengan tingkatannya untuk menghadapi hal-hal yang dianggap penting dan mendesak.
2. Konvensi diadakan untukmencapai kemudahan-kemudahan yang hasilnya akan dipertanggungjawabankan dalam musyawarah tertinggi sesuai dengan tingkatannya.
BAB XV
KEPUTUSAN MUSYAWARAH
Pasal 22

1. Semua keputusan yang diambil sedapat mungkin dicapai dengan upaya atas dasar musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dengan Musyawarah dan Mufakat belum juga mencapai keputusan, sedangkan keadaan sangat mendesak maka keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak.
3. Apbila dengan pemungutan suara terbanyak tersebut jumlah suara yang bertentangan berimbang, maka ketua Munas/Sidang/Rapat,dapat menundanya selama waktu tertentu menurut kebijaksanaan dalam semangat persatuan dan kesatuan untuk kemudian pemungutan suara diulang lagi.
BAB XVI
DANA, BIAYA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 23

1. Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI mempunyai sumber dana dari :
1. Uang pangkal anggota
2. Iuran anggota
3. Sumbangan yang tidak mengikat
4. Usaha-usaha yang syah.
2. Biaya kegiatan diambil dari dana yang tersedia untuk itu.
3. Pertanggungjawaban harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas penerimaan dan penggunaanya oleh Pimpinan terhadap dana yang ada.
4. Tahun buku Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
BAB XVII
LAMBANG DAN ATRIBUT LAIN
Pasal 24

Lambang dan atribut-atribut lain diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XVIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
Pasal 25

1. Perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI hanya dapat dilakukan dengan keputusan MUNAS yang khususnya diadakan untuk itu dan juga harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPW yang ada.
2. Keputusan-keputusan Anggaran Dasar aalah syah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPW yang ada.
3. MUNAS yang diadakan untuk pembubaran serta likuiditas atas harta kekayaan.
BAB XIX
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 26

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anngaran Rumah Tangga Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar
BAB XX
PENUTUP
Pasal 27

Anggaran Dasar ini ditetapkan di Padang pada tanggal 28 Maret 2008 dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari
DEWAN PENDIRI
MASYARAKAT PENCINTA PRODUK INDONESIA

ttd ttd

(YULISMAN.SH) (JUMADIL FITRAH.SE.)
Ketua Sekretaris


ANGGARAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT PECINTA PRODUK INDONESIA
BAB1
ATRIBUT
Pasal 1

1. Lambang Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI adalah Bendera Merah Putih yang sedang dicium oleh anak bangsa
2. Lambang Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI dipergunakan untuk pembuatan bendera, jaket, badge, vandel, dan tanda lain yang menunjukkan identitas MPPI
3. Bentuk warna, penjelasan penggunaan dan pengaturan lebih lanjut jenis atribut ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2

1. Anggota Masyarakat Pecinta Produk Indonesia disingkat MPPI adalah War ga Negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
Memenuhi ketentuan-ketentuan yang meliputi :
1. Mempunyai komitmen dalam memajukan produk Indonesia
2. Berkelakuan baik.
2. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh organisasi.
3. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja Organisasi dan Peraturan-Peraturan Organisasi.
2. Anggota Kehormatan, Warga Negara Asing yang peduli terhadap pembangunan Indonesia, tata cara penerimaannya akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi
Pasal 3
Penerimaan anggota kehormatan ditentukan dan disyahkan oleh salah satu dari : DPP, DPD, DPC, DPK atau sebutan lain sesuai dengan kondisi daerah.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Setiap anggota biasa berhak :
1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi
2. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul dan saran-saran
3. Memilih dan dipilih
4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan, pendidikan penataran dan bimbingan organisasi
5. Hak-hak lain yang akan ditentukan kemudian.
Pasal 5
Setiap anggota biasa berkewajiban :
1. Setia kepada Organisasi
2. Tunduk dan taat kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tngga, dan Keputusan-keputusan Organisasi.
3. Menjaga nama baik Organisasi.
4. Membayar uang pangkal/iuran wajib
BAB IV
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 6

Anggota berhenti karena :
1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan : yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
4. Bukan Warga Indonesia lagi.
BAB V
KOMPOSISI DAN WEWENANG PIMPINAN ORANISASI
Pasal 7

Komposisi Dewan Pimpinan Pusat adalah :
1. Ketua Umum
2. Ketua-Ketua Bidang
3. Sekretaris Jendral dan Wakil Sekretaris Jendral
4. Bendahara dan Wakil Bendahara
5. Ketua ketua lembaga dan pengurusnya
Pasal 8
Komposisi Dewan Pimpinan Daerah :
1. Ketua
2. Wakil-wakil Ketua
3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
4. Bendahara dan Wakil Bendahara
5. Ketua-Ketua lembaga lembaga dan perangkatnya
Pasal 9
Komposisi Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain sesuai dengan kondisi daerah adalah :
1. Ketua
2. Wakil-Wakil ketua
3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
4. Bendahara dan Wakil Bendahara
5. Ketua-Ketua lembaga dan pengurusnya
Komposisi Dewan Pimpinan Kecamatan :
1. Ketua
2. Wakil-wakil Ketua
3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
4. Bendahara dan Wakil Bendahara
5. Koordinator Koordinator lembaga dan pengurusnya
Komposisi Dewan Pimpinan Nagari/Desa/Kelurahan :
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Anggota
Pasal 10
1. Dewan Pimpinan Pusat melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan dengan baik ditingkat pusat sesuai dengan Angaran Dasar, Anggaran rumah tangga, Keputusan MUNAS, Keputusan MUNAS Luar biasa dan Rapat Kerja Nasional
2. Dalam menjalankan kebijakan umum, Dewan Pimpinan Pusat merupakan badan pelaksana yang bersipat kolektif
3. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawrah Nasional
Pasal 11
1. Dewan pimpinan pusat berkwajiban untuk menetapkan kebijakan dan berkeajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan daerah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS, MUNAS Luar biasa, Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi Pusat, Keputuan Musyawarah Daerah,Musyawarah Daerah Luar Biasa dan Keputusan Rapat Kerja Daerah.
2. Dalam menjalankan kebijakan umum, Dewan Pimpinan Daerah sebagai pelaksana tertinggi di tingkat Provinsi
3. Dewan Pimpinan Daerah berkwajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Rapat Kerja Daerah
Pasal 12
1. Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain sesuai dengan kondisi daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan dan berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksnaan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan tertinggi Raker, Rapat-rapat kerja sesuai dengan tingkatannya
2. Dalam menjalankan kebijakan umum, Dewan Pimpinan Cabang merupakan badan pelaksana yang bersipat kolektif.
3. Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain sesuai dengan kondisi daerah berkwajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Daerah Cabang atau sebutan lain sesuai dengan kondisi daerah.
BAB V1
SUSUNAN KEANGGOTAAN PELINDUNG, PEMBINA DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN Pasal 13

Susunan dan keanggotaan Pelindung, Pembina dan Dewan Penasehat adalah :
1. Dipusat:
1. Pelindung : Presiden RI dan Lembaga Tinggi Negara
2. Pembina : Para Menteri menteri RI dan jajarannya
3. Dewan Penasehat : Mereka yang ditetapkan melalui sidang Pleno MUNAS
4. Dewan Pertimbangan : Mereka yang ditetapkan melalui sidang Pleno MUNAS
2. Di Daerah Propinsi
1. Pelindung : Gubernur beserta Jajaran Muspida di Propinsi
2. Pembina : Para Kepala Dinas di tingkat Propinsi
3. Dewan Penasehat : Mereka yang ditetapkan oleh MUSDA
4. Dewan Pertimbangan : Mereka yang ditetapkan oleh MUSDA
3. Di Daerah Kabupaten/kota atau sebutan lain yang sesuai dengan kondisi daerah
1. Pelindung : Bupati/Walikota beserta jajaran Muspida di Kabupaten/kota
2. Pembina : Para Kepala Dinas Kabupaten/Kota
3. Dewan Penasehat : Mereka yang ditetapkan oleh MUSCAB
4. Dewan Pertimbangan : Mereka yang ditetapkan oleh MUSCAB
4. Di Daerah Kecamatan
1. Pelindung : Camat setempat dan jajaran Muspika
2. Pembina : Para Kepala Cabang Dinas di Kecamatan
3. Dewan Penasehat : Mereka yang ditetapkan oleh MUSKEC
4. Dewan Pertimbangan : Mereka yang ditetapkan oleh MUSKEC
5. Di Daerah Nagari/desa atau sebutan lain yang sesuai dengan kondisi daerah
1. Pelindung : Wali nagari atau wali desa
2. Pembina : Perangkat nagari /desa setempat
3. Dewan Penasehat : Mereka yang ditetapkan oleh Musyawarah ranting
4. Dewan Pertimbangan : Mereka yang ditetapkan oleh Musyawarah ranting
BAB VII
DEWAN PERTIMBANGAN
Pasal 14
BENTUK DAN SUSUNAN

1. Dewan Pertimbangan merupakan wadah orang-orang yang ditunjuk untuk memberikan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dan ditetapkan dalam musyawarah tertinggi.
2. Anggota Dewan Pertimbangan ditetapkan hanya satu orang untuk mewakili satu Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya di seluruh Indonesia.
3. Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan adalah:
o 1 orang ketua merangkap anggota
o 1 orang wakil ketua merangkap anggota
o Anggota-anggota
Pasal 15
FUNGSI DAN TUGAS

1. Dewan Pertimbangan berfungsi memberi saran baik diminta maupun tidak kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya
2. Apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan AD/ART oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatanya, Dewan Pertimbangan berhak memberikan rekomendasi kepada seluruh anggota MPPI untuk menindaklanjuti.
BAB VIII
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 16

1. Musyawarah dan rapat-rapat terdiri dari:
1. Musyawarah Nasional (MUNAS)
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
3. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
4. Musyawarah Daerah (MUSDA)
5. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB)
6. Rapat Kerja Wilayah (RAKERDA)
7. 8. Musyawarah Cabang (MUSCAB)
9. Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB)
10. Rapat Kerja Cabang (RAKERDA)
11. Musyawarah Kecamatan (MUSKEC)
12. Musyawarah Kecamatan Luar Biasa (MUSKECLUB)
13. Rapat Kerja Kecamatan (RAKERKEC)
14. Musyawarah Kerja Kecamatan (MUSKERKEC) 15. Musyawarah Kerja Kecamatan Luar Biasa (MUSKEKECLUB)
16. Dan lain lain yangf di atur kemudian
2. Musyawarah Nasional:
1. Memegang Kedudukan Tertinggi Organisasi
2. Menetapkan dan atau menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. Menetapkan Program Organisasi
4. Mengevaluasi pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat
5. Memilih Dewan Pimpinan Pusat
6. Menetapkan Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan
7. Menetapkan keputusan –keputusan lainnya
8. Dilaksanakan sekali dalam 5 ( lima) tahun
3. Musyawarah Nasional Luar Biasa :
1. Mempunyai wewenang atau kekuasaan yanga sama dengan MUNAS
2. Diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas pemintaan 2/3 dari jumlah DPD MPPI se-Indonesia dan atas rekomendasi Dewan Pertimbangan
4. Rapat Kerja Nasional
1. Mengadakan evaluasi terhadap Laporan Tahunan pelaksanaan program kerja MPPI oleh Dewan Pimpinan Pusat
2. Menetapkan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam Rakernas untuk dilaksanakan tahun berikutnya
3. Diselenggarakan setiap tahun atau sekurang-kurangnya sekali dakam 2( dua ) tahun
5. Musyawarah Daerah :
1. Menyusun Program Kerja Daerah dalam rangka melaksanakan program kerja daerah berikutnya
2. Mengevalusi pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah
3. Memilih Dewan Pimpinan Daerah
4. Menetapkan Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan
5. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya
6. Musyawarah Daerah dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun
6. Rapat Karja Daerah :
1. Mengadakan evaluasi terhadap Laporan Tahunan pelaksanaan program kerja MPPI oleh Dewan Pimpinan Daerah
2. Menetapkan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam rakernas untuk dilaksanakan tahun berikutnya
3. Diselenggarakan setiap tahun atau sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua ) tahun 7. Musyawarah Luar Biasa Daerah :
1. Mempunyai wewenang atau kekuasaan yang sama dengan MUSDA
2. Diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas permintaan 2/3 dari jumlah DPD MPPI atau sebutan lain sesuai dengan kondisi daerah yang berada di wilayah Provinsi
8. Musyawarah Daerah :
1. Menyusun Program Kerja Daerah dalam rangka melaksanakan Program Kerja Daerah berikutnya
2. Mengevalusi pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah
3. Memilih Dewan Pimpinan Daerah
4. Menetapkan Dewan Penasehat Daerah dan Dewan Pertimbangan Daerah
5. Diselenggarakansekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) tahun
9. Rapat Kerja Daerah atau sebutan lain sesuai dengan kondisi daerah
1. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Daerah serta menetapkan pelaksanaan selanjutnya
2. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua ) tahun
BAB IX
PESERTA, WAKTU PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 17

1. Musyawarah Nasional dihadiri oleh :
1. Pembina Pusat
2. Dewan Pimpinan Pusat
3. Dewan Pimpinan Daerah
4. Dewan Pimpinan Cabang
5. Unsur Pembina Daerah
6. Anggota Biasa
7. Anggota Kehormatan
2. Peserta MUNAS Luar Biasa adalah seperti yang diatur pada ayat 1 Pasal ini 3. Pimpinan MUNAS dipilih oleh dan dari peserta
4. Sebelum terpilihnya Pimpinan MUNAS, Dewan Pimpinan Nasional bertindak sebagai pimpinan sementara.
Pasal 18
1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
1. Pembina Daerah
2. Unsur Pimpinan Daerah Pusat
3. Dewan Pimpinan Daerah
4. Dewan Pimpinan Cabang
5. Anggota Biasa
6. Angota Kehormatan
2. Sebelum terpilihnya Pimpinan MUSDA, Dewan Pimpinan Daerah bertindak sebagai pimpinan sementara.
Pasal 19
1. Musyawarah Cabang dihadiri oleh;
1. Pembina Cabang
2. Unsur Dewan Pimpinan Daerah
3. Dewan Pimpinan Cabang
4. Anggota biasa Anggota kehormatan
2. Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih oleh dan dari peserta
3. Sebelum terpilihnya MUSCAB, Dewan Pimpinan Cabang sebagai pimpinan sementara
Pasal 20
1. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh peserta seluruh Dewan Pimpinan Daerah yang ada
2. Rapat kerja cabang dihadiri oleh Dewan Pimpinan
3. Rapat Kerja di ikuti oleh MPPI
. Pasal 21
Ketentuan mengenai peserta musyawarah dan rapat-rapat ditetapkan dalam praturan organisasi.
BAB X
HAK BICARA DAN HAK SUARA
Pasal 22

1. Hak bicara dan hak suara peserta musyawarah dan rapat-rapat adalah:
2. Hak Bicara pada asasnya menjadi hak perseorangan yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Hak Suara dipergunakan dalam pengambilan keputusan pada asasnya dimiliki oleh perserta yang penggunaannnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
BAB XI
KEUANGAN
Pasal 23

1. Uang pangkal dan iuran anggota diatur dalam praturan Organisasi
2. Hal- hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi wajib dipertanggung jawabkan dalam forum-forum yang akan ditentukan dalam praturan organisasi
3. Khusus dalam penyelenggaraan Musyawarah semua pemasukan dan pengeluaran harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya .
BAB XII
PENUTUP
Pasal 24

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di Padang pada tanggal 28 Maret 2008 dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari
DEWAN PENDIRI
MASYARAKAT PENCINTA PRODUK INDONESIA

Ttd ttd

(YULISMAN.SH) (JUMADIL FITRAH.SE.)
Ketua Sekretaris

INILAH BUATAN INDONESIA
[MOBIL] [ELEKTRONIK] [MESIN MESIN] [KULINER] [KONTRUKSI] [SANDANG] [LAIN LAIN]

MASYARAKAT PENCINTA PRODUK INDONESIA
UNTUK INFORMASI LEBIH JAUH HUBUNGI KAMI !
MAN EQUATOR.SH

produkindonesia@hotmail.com

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo

Old Logo